VISI DAN MISI

Pernyataan Visi

Bertitik tolak dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegwaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur serta mengacu pada Visi dan Misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM. Maka Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur adalah :

“MENJADIKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SEBAGAI  

  UNGGULAN DARI LAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI BIDANG  

  KEPEGAWAIAN”

Adapun makna dari Visi tersebut adalah dengan adanya system informasi yang baik khususnya dalam bidang manajemen kepegawaian maka akan menciptakan pelayanan yang baik, yang menuntut seluruh pegawai untuk mampu dan sanggup menjalankan system informasi manajemen kepegawaian tersebut.

Pernyataan Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi secara utuh serta sasaran yang ingin dicapai. Selain jabaran Visi, rumusan misi juga menggambarkan secara umum tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur, misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut :

“MENGINTEGRASIKAN TEKNOLOGI INFORMASI INTUK MENGGERAKAN DAN

  MENDORONG PERCEPATAN DALAM IMPLEMENTASI DI BIDANG

  KEPEGAWAIAN

Misi tersebut mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari Badan Kepegwaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selalu berusaha mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan teknologi Informasi terbaru dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepegawaian.

 Tujuan

  1. Meningkatkan kemampuan sumber yang berkualitas bagi Pegawai Negeri Sipil.
  2. Meningkatkan percepatan pelayanan administrasi di Bidang Kepegawaian

Strategi

Untuk mewujudkan Visi, Misi serta mencapai tujuan dan sarana memerlukan langkah-langkah strategi dengan melibatkan seluruh potensi secara optimal dan produktif dengan demikian akan mampu menggali dan memperdayakan potensi yang dimiliki sekaligus dapat meningkatkan pengawasan internal pemerintah dalam pembangunan melalui optimalisasi pengawasan.

Kebijakan

Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Kaur di Bidang Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Bupati Kaur melalui Sekretaris Daerah.Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai arah dan kebijakan yang sejalan dengan upaya penataan kelembagaan perangkat daerah di antaranya dengan melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk menyusun peta jabatan, kompetensi jabatan dan jumlah pegawai untuk mengisi jabatan tersebut sesuai beban kerja organisasi.

Kebijakan analisis jabatan akan dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut perencanaan pegawai untuk mengatasi kesenjangan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai, meliputi antara lain :

  1. Penetapan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil yang telah mempunyai/memenuhi kompetensi yang bersesuaian.
  2. Pemindahan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil ke Unit/Instansi yang membutuhkan sesuai dengan kompetensi yang bersesuaian.
  3. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk meninghkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan tuntutan jabatan.
  4. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk alih jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan jenis jabatan yang berbeda.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi , ada beberapa permasalahan atau isu yang dihadapi dan penanganannya difokoskan pada tahun yang akan datang, diantaranya :

Personil dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia atau Pegawai merupakan salah satu kunci dan penunjang keberhasilan suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas-tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai masih terbilang kurang serta masih ada beberapa jabatan eselon IV yang masih kosong. Selain itu masih kurangnya intensitas pegawai untuk mengikuti diklat, pelatihan maupun bimbingan teknis. Padahal Diklat, Pelatihan atau bimbingan teknis tersebut sangat penting agar kemampuan dan keterampilan pegawai dapat sejalan dan mengikuti perkembangan zaman.

error: Content is protected !!